Reaksi Bamsoet Usai Dilaporkan Untuk MKD Dengan Amandemen UUD 1945

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) angkat bicara berakhir dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) oleh mahasiswa Islam Jakarta berkaitan pernyataan semua partai politik sepakat untuk melaksanakan amandemen penyempurnaan UUD 1945.

Bamsoet menyebut bahwa pelapor kurang membaca informasi, dan cuma menangkap sebagian dari pernyataannya saja.

“Senyumin saja, sebab barangkali situs slot777 adik-adik kita ini kurang membaca, tidak membaca secara utuh, dicokoknya sepotong-potong,” kata Bamsoet di Kantor DPP PKB, Jakarta Sentra, Sabtu (8/6/2024).

“Sebab dari permulaan saya sudah tegaskan bahwa sekiranya semua pimpinan Parpol via fraksi-fraksi di DPR sepakat, plus para member DPD sepakat dan memenuhi faktor 1/3 masukan untuk merubah UUD, karenanya kami di MPR siap melaksanakan. Kan ini kalimatnya jelas,” sambungnya.

Bamsoet menegaskan, sekiranya pihaknya tidak mengeluarkan statement bahwa semua fraksi di Senayan sepakat.

“Di Televisi saudara kan diputar terus, tidak ada kalimat-kalimat yang mengarah saya mengatakan bahwa semua fraksi sudah sepakat. Intinya apa? intinya laporan itu mengada-ada, untuk tidak mengatakan hoaks,” tegasnya.

“Namanya juga adik-adik mahasiswa, tidak juga kita pernah seperti itu,” pungkasnya.

Dilaporkan Mahasiswa
Sebelumnya, Mahasiswa Islam Jakarta bernama M.Azhari melaporkan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD).

Laporan dulu, berkaitan pernyataan Bamsoet bahwa semua partai politik sepakat untuk melaksanakan amandemen penyempurnaan melaksanakan UUD 1945 yang daripada ada.

Azhari mengatakan pernyataan itu bukan kapasitas Bamsoet untuk sudah ke hadapan publik.

Laporan diserahkan memberi tahu oleh Azhari ke Wakil Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam, Habiburokhman, Rano Alfath siang ini, di Ruang MKD, Senayan, Jakarta Sentra, Kamis 6 Juni 2024.

“Sedangkan walaupun itu bukan pada kapasitasnya ia hal dulu sebab kan yang saya baca juga di media online belum ada rapat-rapat fraksi sebagaimana mestinya kayak gitu,” kata Azhari.

Dugaan Pelanggaran Etik
Adapun dalam berkas, laporan saya memberi tahu ke Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Ia mengatakan adanya dugaan pelanggaran kode etik lantaran sudah hal itu bukan pada jabatan memberi tahu.

“Dugaan pelanggaran kode etik yang seharusnya oleh Teradu berkaitan pernyataan Teradu di media online yang ia ‘semua partai politik daripada sudah untuk melaksanakan amandemen UUD 1945 dan melaksanakan siap melaksanakan amandemen dulu termasuk untuk menyiapkan hal yang demikian peralihannya,” aturan pokok pengaduan yang suara Azhari ke MKD.