Gerindra Buka Suara Usai Bahlil Sering Disebut Prabowo Sepakat Ormas Agama

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengevaluasi tidak ada alasan untuk Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk tidak sependapat mengenai kebijakan pemberian izin bagi organisasi masyarakat (ormas) keagamaan mengelola tambang lantaran usaha tersebut sah dan halal.

Saya tersebut menanggapi pertanyaan wartawan yang mengonfirmasi kebenaran klaim Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengenai Prabowo yang telah menyetujui kebijakan berkaitan izin pengelolaan tambang oleh ormas agama.

“Tak pikir tidak ada situasi sulit. Umum mahjong slot ada alasan bagi Pak Prabowo untuk tidak sependapat berkaitan hal itu,” ujar Dasco saat ditemui di kediaman Ketua Ia Partai Gerindra Prabowo Subianto, Jakarta, Jumat (7/6/2024) seperti diinformasikan Antara.

Karenanya mengatakan pengelolaan tambang memang telah wajib terbuka untuk siapa saja sepanjang tidak melanggar peraturan.

Hukum dari itu, lanjut ia, sekiranya para ormas keagamaan memenuhi syarat yang ada untuk berupaya dan berniaga, maka ormas manapun sah untuk mengelola pertambangan.

Hukum Pemerintah
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (30/5) telah meneken Hukum Pemerintah (PP) 25/2024 perihal Perubahan Atas PP 96/2021 perihal Kesibukan Info Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Dalam Pasal 83A PP 25/2024 menyebutkan bahwa peraturan baru itu mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK).

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Kawasan Publik, dan Kawasan Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono mengatakan bahwa pemerintah akan mengeluarkan peraturan bawaan, berupa peraturan presiden yang mengontrol ketetapan lebih lanjut mengenai penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik ormas keagamaan.

Kemauan Tambang
Adapun pemerintah telah menyiapkan enam wilayah tambang batu bara yang telah pernah berproduksi atau eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk badan usaha ormas agama.

Keenam WIUPK atau Kemauan lzin Usaha Pertambangan Khusus yang dipersiapkan, yakni lahan eks PKP2B PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung.